Sumber: Kompas.com | 21 Mei 2024

Menteri Perhubungan RI (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong percepatan atas pengembangan bus listrik sebagai transportasi publik di perkotaan sebagai upaya mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Sehingga, sejumlah tantangan dalam pengembangan aspek tersebut perlu segera diselesaikan. Seperti, kurangnya komitmen pemerintah daerah serta kurangnya sarana dan prasarana kesiapan armada bus listrik (charging station).

"The Ministry of Transportation always prioritizes the adoption of low-emission transportation and improving air quality," he said in a written statement at the Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide, Tuesday (21/5/2024).

Budi mengatakan, pemerintah pusat serius mengembangkan kendaraan listrik, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Atas dasar itu, Kemenhub sedang menyusun Peta Jalan Implementasi E-Mobility untuk program transportasi massal berbasis BRT di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah peluncuran angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service/BTS) menggunakan armada listrik di dua kota, yaitu Bandung dan Surabaya.

Program lainnya adalah angkutan umum di dua kota, yaitu Medan dan Bandung, yang implementasinya akan menggunakan bus listrik.

"In my opinion, one of the components that needs to be considered in electric vehicles is the battery. Therefore, I hope that the ITDP (Institute for Transportation and Development) or other interested parties can do research on how to get batteries at an affordable price," said Budi.

On this occasion, he also received the results of the ITDP Indonesia study regarding the "Road Map and National Incentive Program for Road-Based Urban Public Transport Electrification" to support the acceleration of bus electrification in urban areas.

Studi ITDP merekomendasikan 11 kota prioritas untuk percepatan elektrifikasi transportasi publik, yakni Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Batam, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Bogor, dan Padang.

Elektrifikasi transportasi publik di 11 kota prioritas tersebut perlu dicantumkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.