Sumber: Bloombergtechnoz.com | 13 Oktober 2026

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai penggunaan teknologi battery swapping atau penukaran baterai merupakan solusi paling efektif untuk menunjang operasional truk listrik di dalam negeri.

Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mengatakan penerapan teknologi ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan dengan pengisian daya konvensional yang memakan waktu lama, terutama untuk baterai berkapasitas besar hingga 900 kilowatt hour (kWh).

Dengan sistem penukaran otomatis berbasis robotik, proses penggantian baterai hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit.

“Kita bisa meniru teknologi China, yang efektif itu battery swapping, karena bisa cepat. Perbandingannya kalau kita charging baterai 900 kWh itu kan lama. Kalau pakai swapping 10 menit otomatis bisa beres,” ungkap Fabby saat dihubungi Bloomberg Technoz, Selasa (13/10/2026).

Fabby menambahkan jika merujuk pada laporan International Energy Agency (IEA), pengisian daya cepat (fast charging) standar untuk baterai kendaraan niaga berat berkapasitas di atas 300 kWh hingga 900 kWh umumnya masih memerlukan waktu tempuh atau downtime antara 1 hingga 3 jam per sesi.

Di China, hingga akhir 2026, jumlah stasiun penukaran baterai truk berat telah melampaui 3.000 unit, memfasilitasi lebih dari 100.000 truk listrik operasional.

“Selain memangkas waktu tunggu pengisian daya, skema battery-as-a-service [BaaS] berbasis penukaran ini terbukti mampu menurunkan biaya investasi awal pembelian truk listrik hingga 40%—50% karena konsumen tidak perlu membeli baterai secara langsung di awal,” jelasnya.

Hemat Energi

Di sisi lain, Fabby menyampaikan hasil kajian lembaganya menunjukkan truk listrik secara umum mampu menghemat biaya penggunaan energi sebesar 62% hingga 87% dibandingkan dengan truk konvensional.

Apabila transisi ke kendaraan angkutan berat berbasis listrik dilakukan secara bertahap hingga 2060, kebutuhan energi final di sektor angkutan logistik diperkirakan dapat ditekan hingga 67% sampai 68%.

Untuk mendukung kebijakan ini, Fabby berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu memberikan subsidi tarif listrik bagi operasional truk listrik bisnis.

Pengusaha transportasi dan logistik pada dasarnya sudah memperoleh keuntungan dari penurunan biaya energi yang signifikan.

Fokus dukungan pemerintah dinilai lebih tepat diarahkan pada insentif fiskal di tahap awal untuk menekan biaya investasi operasional atau total cost of ownership (TCO) dan harga beli (upfront cost).

"Untuk truk listriknya justru bukan di [subsidi] harga energinya. Misalnya kalau kita belum bisa bikin sendiri, kita harus impor. Nah, impornya dikurangi pajaknya, supaya TOC lebih murah atau initial cost-nya lebih rendah,” jelasnya.

Selain itu, insentif fiskal tambahan perlu dialokasikan bagi perusahaan truk konvensional yang berkomitmen melakukan konversi atau memproduksi armada truk listrik secara mandiri.

Peluang adopsi truk listrik diproyeksikan paling prospektif di sektor pertambangan dan industri berorientasi ekspor. Hal ini didorong oleh tuntutan pasar global terhadap pengurangan intensitas emisi karbon di sepanjang rantai pasok.