Sumber: Bisnis.com | 30 September 2026

Ambisi ekonomi hijau Indonesia masih terbentur kesenjangan besar dalam peningkatan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) nasional. Potensi masif yang dimiliki pada sektor energi terbarukan masih menghadapi persoalan kepastian pendapatan, jaringan, penyimpanan energi, dan kelayakan pembiayaan.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha menuturkan, peningkatan bauran EBT nasional merupakan salah satu fondasi strategi transisi energi Indonesia menuju ekonomi hijau (green economy).

Satya mengatakan, strategi energi nasional harus berjalan seiring dengan tiga agenda utama, yakni transisi energi, pencapaian pertumbuhan ekonomi, serta target Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Menurutnya, ketiga agenda tersebut telah diintegrasikan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN). Target bauran EBT kemudian menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dengan tetap menekan emisi.

“Secara umum ada beberapa elemen yang tidak kalah penting di dalam strategi kita di dalam kebijakan energi nasional. Kita bertransisi, kita mengejar pertumbuhan, dan kita harus bisa menjadi negara maju pada 2045,” kata Satya dalam Seminar Nasional Green Economy 2045 di Jakarta pada Selasa (29/9/2026).

Berdasarkan KEN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 40/2025, bauran EBT Indonesia ditargetkan mencapai sekitar 19%–23% pada 2030 dan meningkat menjadi 70%–72% pada 2060. Target tersebut berjalan beriringan dengan komitmen Indonesia mencapai net zero emission (NZE) pada 2060.

Satya menambahkan, strategi transisi energi juga tidak dapat dipisahkan dari agenda pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029 sehingga seluruh sektor ekonomi harus meningkatkan kinerjanya. Menurut Satya, peningkatan aktivitas ekonomi akan secara langsung menciptakan tambahan permintaan energi. Karena itu, DEN harus memastikan peningkatan permintaan tersebut dapat diimbangi dengan kesiapan pasokan.

Sebagai ilustrasi, Satya menyebut kebutuhan listrik Indonesia dapat mencapai sekitar 770 terawatt-hour (TWh) pada 2030 apabila pertumbuhan ekonomi mencapai 6%.

"Ini menunjukkan bahwa strategi ekonomi hijau tidak hanya berkaitan dengan penurunan emisi, tetapi juga bagaimana Indonesia menyediakan energi yang cukup untuk menopang ekspansi ekonomi," kata Satya.

Sementara itu, Sekretaris Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rudy Salahuddin mengatakan Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar, tetapi pemanfaatannya hingga kini masih relatif rendah.

Berdasarkan data yang telah dimutakhirkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2026, potensi EBT nasional mencapai sekitar 3.687 gigawatt (GW), dengan potensi tenaga surya sekitar 3.294 GW. Namun, kapasitas EBT yang telah dimanfaatkan baru sekitar 16,33 GW, atau kurang dari 0,5% dari total potensi.

“Ruang investasi karena itu masih sangat besar, baik pada pembangkit, jaringan, penyimpanan energi maupun industri pendukung,” kata Rudy.

Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar karena transisi energi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit EBT, tetapi juga harus mampu menyediakan energi bersih yang andal dan terjangkau bagi kebutuhan industri.

Hal itu menjadi penting karena ketersediaan energi bersih akan menentukan kemampuan Indonesia menarik investasi pada industri masa depan, mulai dari kendaraan listrik, baterai, logam hijau, material maju hingga pusat data dan ekonomi digital.

Rudy mengatakan arah pengembangan sistem ketenagalistrikan nasional sebenarnya telah membuka ruang yang besar bagi percepatan transisi energi.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan sebesar 69,5 GW.

Dari kebutuhan tersebut, sebanyak 42,6 GW atau 61% berasal dari EBT, 10,3 GW atau 15% dari penyimpanan energi, dan 16,6 GW atau 24% dari pembangkit fosil. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi sumber EBT dengan tambahan kapasitas terbesar, yakni mencapai 17,1 GW.

Implementasi RUPTL tersebut diperkirakan membuka peluang investasi sekitar Rp2.133,7 triliun, termasuk sekitar Rp1.341,8 triliun untuk pengembangan EBT melalui skema independent power producer (IPP).

Rudy menuturkan percepatan transisi energi menjadi makin penting karena energi bersih akan menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi hijau Indonesia. Dia menjelaskan, pasokan energi bersih yang andal dan terjangkau dapat memperluas peluang investasi pada kendaraan listrik, logam hijau, material maju, hingga bahan kimia dan bahan bakar rendah karbon seperti hidrogen, sustainable aviation fuel (SAF), dan biofuel.

Kebutuhan tersebut juga makin relevan dengan pertumbuhan ekonomi digital. Menurutnya, ketersediaan listrik bersih menjadi salah satu faktor penting dalam menarik pembangunan pusat data dan investasi digital berkualitas tinggi.

“Dengan basis energi yang lebih bersih, Indonesia dapat membuka ruang bagi industri masa depan seperti amonia hijau, CCS atau CCUS, pasar karbon, dan ekonomi sirkular,” ujarnya.