Sumber : nationalgeographic.grid.id | 06 November 2026

Populasi kendaraan listrik di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) per Agustus 2026, jumlah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di negeri ini sudah mencapai 541.678 unit.

Namun, populasi kendaraan listrik tersebut masih sangat didominasi oleh sepeda motor listrik dan mobil listrik yang masing-masing mencapai 280.136 unit dan 259.077 unit. Persentase jumlah unit kedua jenis kendaraan itu mencapai 99,5% dari total populasi kendaraan listrik di Indonesia. Adapun populasi kendaraan komersial listrik, yang antara lain mencakup truk listrik, baru berjumlah 607 unit atau hanya sekitar 0,11% dari total populasi tersebut.

Padahal, menurut hasil kajian World Resources Institute Indonesia (WRI Indonesia), populasi truk sejatinya merupakan penyumbang 31,7% emisi transportasi darat dan pemakai sebagian besar stok solar bersubsidi nasional. Melihat fakta ini, koalisi masyarakat sipil pun mendorong perlunya percepatan transisi ke kendaraan listrik atau elektrifikasi pada sektor truk di Indonesia.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, membenarkan bahwa populasi kendaraan listrik berbasis baterai memang sedang tumbuh cukup pesat. Pada periode Januari-Agustus 2026, pangsa pasar kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) telah mencapai 16,88% dari total penjualan kendaraan. Namun, harus diakui, pertumbuhan populasi truk listrik seolah masih sangat lambat dan masih tertinggal jauh dari jenis kendaraan listrik lainnya. "Kendaraan listrik komersial ini yang memang menjadi pertanyaan. Karena kendaraan listrik komersial ini kan selalu jauh jarak operasionalnya, ya. Nah, itu belum banyak digunakan di sini," ujar Kukuh pada 27 Oktober 2026.

"Tapi beberapa lokasi itu sudah mulai menggunakan truk listrik. Misalnya dump truck itu pakai listrik. Terutama di area-area tertentu, misalnya pertambangan. Itu kan areanya jarak operasionalnya terkendali ya," jelasnya.

Kukuh mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) solar telah mendorong sebagian pengusaha di sektor pertambangan untuk mulai menggunakan dump truck listrik. Sebab, truk-truk jungkit konvensional yang mereka miliki telah menggunakan mesin yang sudah mengadopsi standar Euro 4.

"Di beberapa daerah yang terpencil atau misalnya di pertambangan tadi, mereka punya kesulitan mendapatkan bahan bakar berstandar Euro 4," tutur Kukuh. "Nah, dengan harga BBM yang meningkat, mereka mulai berpikir untuk menggunakan kendaraan komersial listrik."

Peran Asosiasi dan Industri: Menghambat atau Mempercepat Transisi?

Hasil analisis dari InfluenceMap, sebuah lembaga pemikir (think tank) asal Inggris yang berfokus pada penyediaan data dan analisis berbasis bukti mengenai bagaimana dunia bisnis dan keuangan memengaruhi krisis iklim, membawa sebuah kabar yang kurang baik mengenai transisi energi di sektor transportasi Indonesia.

Analisis mereka menemukan bahwa antara tahun 2023 dan 2026, Gaikindo dan sejumlah produsen otomotif asal Jepang mengadvokasi perubahan kebijakan yang berpotensi menunda transisi penuh menuju kendaraan listrik berbasis baterai serta memperpanjang ketergantungan pada impor minyak di sektor transportasi darat di Indonesia.

"Kami menemukan bahwa Gaikindo dan beberapa automakers yang memiliki sale share besar di Indonesia menghambat percepatan penetrasi kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia," kata Muhammad Fahrul Risky, analis dari InfluenceMap.

Pada Agustus 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, sejatinya telah mengumumkan di hadapan publik bahwa pemerintah memutuskan tidak akan memberikan insentif atau subsidi kepada mobil hibrida atau hybrid electric vehicle (HEV). Mobil hibrida ini adalah kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi gabungan mesin bensin atau mesin pembakaran dalam (internal combustion engine/ICE) dan motor listrik. "Tapi setelah ada proposal dari Gaikindo di Oktober 2025, Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa kendaraan hybrid harus dimasukkan ke insentif" ungkap Risky.

Menurut Risky, lobi-lobi asosiasi seperti ini telah memperlambat akselerasi adopsi kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan jumlah penggunaan kendaraan bermesin bensin tetap tinggi sehingga menghambat upaya menurunkan tingkat ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil.

Risky menyebut krisis geopolitik di Timur Tengah yang belakangan terjadi, terbukti telah menganggu pasokan minyak dunia sehingga menyebabkan harga minyak meningkat. Hal ini merupakan masalah bagi Indonesia, karena selain membeli banyak bensin dari luar negeri, Indonesia juga masih memberikan subsidi bensin kepada masyarakat.

"Kalau kita lihat dari statistik, Indonesia impor bahan bakarnya, khususnya untuk petrol, itu 50% lebih. Jadi dengan adanya insentif ICE Power Hybrid, bisa berpotensi menambah beban dana subsidi yang nantinya akan berakibat ke ekonomi Indonesia," ujar Risky mewanti-wanti.

Senior Researcher International Council on Clean Transportation (ICCT), Aditya Mahalana, juga menyoroti pemberian insentif untuk kendaraan hibrida ini. Menurutnya, hal ini akan menambah beban subsidi negara. Pertama, subsidi atau insentif untuk kendaraan itu sendiri dan kedua untuk bahan bakarnya.

"Kalau kendaraan hybrid itu dikasih insentif, bisa enggak dia ngejamin pengisian bahan bakarnya enggak pakai lagi bahan bakar subsidi? Kalau misalnya dia ngisinya pakai pertalite atau biodiesel, jadi bias ya. Jadi udah dikasih insentif di awal untuk pembelian untuk kendaraan hybrid-nya, tapi bahan bakar juga masih pakai yang disubsidi. Jadi enggak adil juga kan. Dobel insentif. Sementara insentif EV itu kan pemerintah tujuannya ngurangin beban subsidi bahan bakar," jelas Aditya.

Risky mengatakan hasil risetnya ini bisa memberikan gambaran bagaimana posisi asosiasi dan industri otomotif di Indonesia bisa memengaruhi kebijakan iklim negara. "Salah satu key takeaways dari riset yang kita ambil adalah kita bisa melihat bahwa advokasi dari corporate automakers, dalam hal ini bisa menjadi enabler atau disabler," katanya. "Artinya mereka bisa jadi sebuah entity yang dapat menyukseskan kebijakan iklim mengarah ke yang lebih baik atau justru mereka menjadi aktor utama yang memperlambat."

"Posisi automakers yang ada di Indonesia, mereka cenderung ke arah yang memperlambat atau meminta untuk memberikan fleksibilitas terkait peraturan-peraturan yang ada," ungkap Risky.

Kukuh menampik apabila Gaikindo disebut lebih mementingkan para pelaku industri otomatif asal Jepang dan memperlambat transisi ke kendaraan listrik. "Itu enggak bener," katanya. "Karena kemudian itu seolah diadu ya, ini seolah-olah Jepang versus listrik, gitu, kan? Jangan lupa kita punya ekosistem industri yang sudah dibangun 60 tahun di sini."

Menurut Kukuh, asosiasinya berusaha mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk ekosistem dan kemampuan industri di Indonesia saat ini. "Jangan dilihat kemudian dikotomi antara electric vehicle sama konvensional gitu," tegasnya. Kita harus melihatnya secara keseluruhan. Ekosistem industri kita kayak apa? Kalau ekosistemnya kemudian tiba-tiba disetop, infrastrukturnya enggak siap."

Kukuh menilai kendaraan listrik sebenarnya baru siap diterapkan di Pulau Jawa saja. "Itu pun di kota-kota besar," katanya. "Gimana Kalimantan, gimana Papua, gimana di Sulawesi? Kita lihat aja di Batam kemarin listrik mati. Sumatra juga black out, kan? Jadi banyak faktor yang harus jadi pertimbangan."