Sumber : hijau.bisnis.com | 09 November 2026

Ambisi pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) dalam 3 tahun ke depan menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan regulasi, ekosistem industri, hingga kebutuhan investasi. 

Adapun, kapasitas terpasang PLTS nasional hingga pertengahan 2026 baru mencapai sekitar 1,5 GW. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah untuk mengejar target pengembangan energi surya yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

AVP of Public Policy & Government Relations Suryanesia sekaligus Pengurus Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Zidny Ilman menilai, salah satu tantangan utama merealisasikan target PLTS 100 GWp adalah membangun ekosistem industri surya yang sehat.

Ekosistem tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari PLN, investor, lembaga pembiayaan, pengembang proyek, kontraktor engineering, procurement, and construction (EPC), hingga manufaktur.

Menurutnya, kepastian dan keselarasan regulasi menjadi prasyarat penting agar seluruh pelaku industri memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam pengembangan proyek PLTS.

"Kami percaya kunci dari keberhasilan Program 100 GWp adalah memastikan terciptanya ekosistem industri surya yang sehat. Bagaimana memastikan kerangka regulasi yang dapat diterima dan dijalankan oleh seluruh ekosistem menjadi langkah pertama yang krusial bagi program tersebut," ujar Zidny dikutip dari keterangan resmi, Senin (9/11/2026).

Manager Pengendalian Aneka Energi Baru dan Terbarukan PT PLN (Persero) Joko Purnomo mengatakan, PLTS menjadi salah satu tumpuan penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Menurutnya, pengembangan PLTS dapat dilakukan melalui berbagai skema, mulai dari PLTS atap, ground-mounted, hingga PLTS terapung. Pemanfaatannya juga mencakup sektor rumah tangga, komersial dan industri, hingga pembangkit berskala utilitas.

Salah satu skema yang dapat dioptimalkan adalah keterlibatan pengembang swasta melalui skema independent power producer (IPP), yakni badan usaha yang membangun pembangkit listrik dan menjual produksinya kepada PLN.

Namun, pengembangan proyek PLTS membutuhkan tahapan panjang, mulai dari perencanaan, pengembangan, konstruksi, hingga integrasi dengan sistem kelistrikan. Karena itu, percepatan pembangunan membutuhkan koordinasi berbagai pemangku kepentingan.

Selain kesiapan regulasi dan industri, kebutuhan pembiayaan juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam mengejar target PLTS 100 GWp.

Besarnya kebutuhan investasi membuat proyek PLTS harus memiliki kelayakan finansial atau bankability agar mampu menarik pendanaan dari perbankan maupun investor, termasuk lembaga pembiayaan hijau global.

Director Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia Tiza Mafira mengatakan, ketersediaan pembiayaan hijau global membuka peluang bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan energi surya. Namun, masuknya investasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis dan regulasi.

Menurutnya, investor juga membutuhkan kepastian pasar dan indikasi penerimaan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi PLTS.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi informasi pembiayaan sektor ketenagalistrikan, CPI menginisiasi Power Sector Finance Dashboard. 

Dia menjelaskan, platform tersebut memetakan pembiayaan sektor ketenagalistrikan di Indonesia dan dapat menjadi salah satu referensi untuk melihat perkembangan pendanaan serta peluang investasi di sektor energi.