Sumber: Kompas.com | 12 Februari 2025

Studi terbaru dari International Council for Clean Transportation (ICCT) mengungkap, empat rekomendasi agar Indonesia dapat 100 persen beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2060.

Managing Director ICCT, Ray Minjares, mengatakan bahwa transisi ke kendaraan listrik membantu pemerintah menyetop impor bahan bakar fosil pada 2048.

“Dengan menargetkan 100 persen penjualan kendaraan nol emisi pada 2037 untuk kendaraan roda dua dan tiga. Dan 2040 untuk mobil penumpang, bus, truk ringan, truk sedang dan truk berat, Indonesia dapat terlepas dari beban fiskal yang saat ini setara dengan 10 persen pendapatan domestik bruto pada 2060,” kata Ray dalam acara yang digelar Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

“Dengan menargetkan 100 persen penjualan kendaraan nol emisi pada 2037 untuk kendaraan roda dua dan tiga. Dan 2040 untuk mobil penumpang, bus, truk ringan, truk sedang dan truk berat, Indonesia dapat terlepas dari beban fiskal yang saat ini setara dengan 10 persen pendapatan domestik bruto pada 2060,” kata Ray dalam acara yang digelar Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

Ketiga, pemerintah perlu membuat standar suplai kendaraan nol emisi guna mendorong produksi dan adopsi. Keempat, mengembangkan infrastruktur pengisian daya yang menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan pengguna yang bervariasi.

"Tanpa infrastruktur pengisian daya, kendaraan tidak bisa berfungsi. Jadi kita harus memikirkan kendaraan dan pengisian daya sebagai sistem tunggal," ungkap Ray.

"Itu berarti menetapkan rencana yang jelas, memahami di mana kendaraan beroperasi dan di mana pengisian daya terbaik ditempatkan, serta investasi," tambah dia.

Ia menyebutkan, peralihan ke kendaraan listrik dapat mengurangi emisi sebesar 2,4-3,1 gigaton karbondioksida (CO2).

Ray mencatat, emisi dari kendaraan di jalan menyumbang 22 persen dari total emisi secara nasional di Indonesia. Polusi kendaraan juga berdampak terhadap kesehatan, bahkan menyebabkan kematian dini.

"Perhitungan yang kami lakukan sekitar lima tahun lalu menunjukkan bahwa dampak kesehatan tahunan dari emisi tersebut adalah sekitar 4.500 kematian dini. Namun, itu belum termasuk kasus asma, dan dampak sosial lainnya akibat polusi udara," jelas dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, menyatakan pemerintah berkomitmen memberikan insentif untuk pembelian mobil listrik di tahun ini.

Menurut dia, skema insentif diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025.

"Tahun ini masih (diberikan insentif), beberapa hari yang lalu keluar PMK-nya. Jadi mobil BEV (battery electric vehicle) dapat pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPNDTP) 10 persen," kata Rachmat.

Sedangkan, untuk mobil hybrid electric vehicle (HEV) atau mobil yang menggunakan tenaga fosil dan baterai akan mendapatkan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPNBM) yang ditanggung pemerintah sebesar 3 persen.

Kendati demikian, Rachmat berujar, sejauh ini pihaknya belum akan memberikan insentif pembelian sepeda motor listrik.

Sejauh ini, penjualan mobil listrik naik hingga 4,98 persen dari total penjualan mobil nasional yakni 43.188 unit pada 2024. Rachmat mengaku optimistis penjualan di tahun ini akan makin melonjak.

"Katanya di industri kalau sudah mencapai 5 persen itu adalah tipping point. Jadi kami berharap ke depan makin banyak lagi pengguna-pengguna kendaraan EV ini," ucap Rachmat.Kini, pemerintah tengah fokus menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai wilayah Indonesia untuk mendorong penjualan mobil listrik. Sebab, ketersediaan SPKLU masih menjadi pertimbangan masyarakat sebelum membeli.