Blog
Industri EV Butuh Arah Terpadu, Bukan Kebijakan yang Jalan Sendiri
Sumber : Kompas.com | 15 April 2026
Pengembangan industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) dinilai berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
Namun, peluang tersebut terancam tidak optimal jika kebijakan pemerintah tidak dijalankan secara konsisten.
Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (DEN), Sripeni Inten Cahyani, menegaskan bahwa arah pengembangan kendaraan listrik tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menilai diperlukan langkah yang lebih terstruktur agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Bahkan, Sripeni mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang secara fokus menangani pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.
"So this is not a trivial matter; in fact, we want to make a recommendation for a special agency to manage electric vehicles. Why? We can't do it if it's only sporadic (without direction)," Sripeni told Kompas.com on Tuesday (April 14, 2026).
Di lapangan, kondisi sporadis tersebut antara lain tercermin dari kebijakan yang belum sepenuhnya terintegrasi, seperti pemberian insentif kendaraan listrik yang belum selalu diiringi kesiapan infrastruktur pengisian daya secara merata.
Menurut dia, pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi dan peta jalan terkait kendaraan listrik. Namun, tantangan utama saat ini terletak pada implementasi yang belum konsisten di lapangan.
"Everything has been arranged, as long as we are consistent. Now the problem is consistent policy implementation," he said.
Sripeni menjelaskan, jika kebijakan dijalankan secara konsisten, maka efek berantai terhadap perekonomian akan terbentuk. Mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, masuknya investasi industri, hingga terbukanya lapangan kerja baru.
She cited the example of EV development that can boost various economic components, from government spending, consumption, investment, and exports. This is considered in line with the government's national economic growth target.
"Because this must be linked to the President's program, 8 percent economic growth. So, there must be element G, namely incentives, and they must remain," Sripeni said.
Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik, mulai dari insentif pembelian hingga dukungan investasi industri baterai. Namun, efektivitasnya dinilai masih bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan.
Sripeni emphasized that the government's role remains crucial, especially in the early stages of market formation. Incentives are needed to encourage adoption until the electric vehicle ecosystem is fully formed. Without consistent policies and ongoing support, she warned that the electric vehicle industry risks stagnation. In fact, business actors may hold back expansion or withdraw if they do not see certainty in the long-term direction of policy.
Berita Terkait
Revisi RUPTL Ditarget Rampung Akhir 2026, Pemerintah Ubah Porsi Batu Bara ke Gas
17 November 2026
Developer Dituntut Adaptif Hadapi Ketidakpastian Global
16 November 2026
Proyek Waste-to-Energy Digenjot, Transparansi Data Lingkungan Jadi Sorotan
13 November 2026
Proyek Migas RI Belum Menarik bagi Kontraktor, Pemerintah Siapkan Insentif
12 November 2026TENTANG KAMI
Perjalanan Perusahaan dimulai dengan kisah bisnis perdagangan kecil yang berkembang, dan dalam lebih dari 75 tahun telah terlibat dalam bisnis investasi/divestasi, mencapai berbagai prestasi dan mengantarkan Perusahaan menjadi salah satu korporasi terkemuka di Indonesia.
SELENGKAPNYA