Sumber : Katadata.co.id | 5 Juni 2024

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengatakan saat ini pihaknya sedang merancang rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) baru. Dalam RUPTL baru tersebut, PLN merencanakan sebanyak 75 persen kapasitas listrik yang dihasilkan perusahaan akan berbasis energi baru terbarukan (EBT) dan 25 persen dari gas.

Darmawan mengatakan, pihaknya berkomitmen mencari titik keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Empat tahun lalu, PLN telah merancang RUPTL terhijau sepanjang sejarah dengan menetapkan target energi baru terbarukan yang ambisius.

According to him, this is in line with the government's efforts to set a net zero carbon target by 2060.

"Now, of course, we are in the process of designing a new RUPTL together with the government for the 2024-2033 RUPTL," said Darmawan on the sidelines of the 2024 Road to PLN Investment Days in Jakarta, Tuesday (4/6).

Meski begitu, dia mengatakan, ada suatu tantangan dalam memproduksi energi baru terbarukan. Pasalnya, terdapat ketidakcocokan antara lokasi potensi energi baru terbarukan dengan pusat permintaan listrik.

Oleh sebab itu, Darmawan mengatakan, diperlukan pembangunan saluran transmisi hijau untuk menyambungkan energi listrik yang dihasilkan dengan lokasi konsumsi.

Sewa Jaringan

Sementara itu, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan semua kebutuhan RUPTL hijau tengah dipertimbangkan untuk mengatur skema sewa jaringan. Semua penyaluran energi baru terbarukan akan dipenuhi oleh skema sewa jaringan tersebut.

"The green RPUTL will be discussed this month, after the DPR recesses," said Eniya to Katadata.co.id, Tuesday (7/5).

Selain RUPTL hijau, Eniya mengatakan, Kementerian ESDM dan DPR juga akan membahas mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk investasi hijau di Indonesia. Saat ini, banyak investasi energi baru terbarukan yang akan masuk ke Indonesia namun terhambat oleh aturan TKDN.

Oleh sebab itu, Eniya mengatakan, Kementerian ESDM mendorong adanya relaksasi TKDN untuk investasi hijau di Indonesia. Dia mencontohkan investasi asing untuk proyek PLTS senilainRp 49 triliun yang terpaksa jalan di tempat lantaran polemik persyaratan TKDN tersebut. Aturan TKDN dari Kementerian Perindustrian menyatakan komponen dalam negeri untuk PLTS harus mencapai 60 persen.

Namun, dia mengatakan, banyak komponen PLTS yang masih harus impor. Investor asing juga kerap mensyaratkan untuk menggunakan komponen yang dia bawa bila ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

"Many things are hampered because all investments must include TKDN elements," said Eniya.

 Eniya said that the government and Commission VII of the DPR agreed that the PLTS installation would still use local or domestic materials. However, if it cannot be fulfilled locally, relaxation will be given.

Ia mengatakan, relaksasi yang dimaksud dikhususkan untuk investasi pengembangan PLTS dari luar negeri. Relaksasi ini akan diberikan melalui permohonan ke Kementerian Perindustrian.

After that, the Ministry of Industry coordinated with the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment (Kemenko Marves) which is the national team for the Increased Use of Domestic Products (P3DN) program. The P3DN national team members will determine whether to agree on the relaxation of TKDN. "So the term does not meet it, that's okay, but there are many considerations that will be made, and the one who decides is the P3DN national team," he said.