Sumber: Cnbcindonesia.com | 30 Juni 2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan berbagai strategi agar rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Giga Watt (GW) tidak membebani kebutuhan lahan. Salah satu upaya yang ditempuh yakni memanfaatkan bendungan, lahan bekas tambang, hingga atap bangunan sebagai lokasi pembangunan PLTS.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi membeberkan pemerintah saat ini tengah mengidentifikasi berbagai lokasi potensial untuk mendukung target pembangunan PLTS skala besar tersebut.

"Nah, konsep energi baru terbarukan ini menjangkau semuanya. Kalau kita bicara 100 Giga Watt, ini kayak membangun pembangkit yang selama ini sudah ada, kita itu kapasitas pembangkitnya sekarang kan 107 Giga Watt. Ini digelontorkan lagi 100 giga seperti membangun sesuatu yang besar sekali," kata Eniya dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, Jakarta dikutip Senin (29/6/2026).

Adapun, guna mengurangi kebutuhan lahan baru, Kementerian ESDM bakal menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam memanfaatkan bendungan dan permukaan waduk sebagai lokasi pembangunan PLTS terapung.

Selain itu, pihaknya juga membuka peluang pemanfaatan lahan pascatambang, serta pemasangan PLTS di atap gedung, kawasan industri, gudang (warehouse), dan bangunan komersial. "Nah, ini upaya untuk peningkatan energi baru terbarukan cukup masif dan kita ingin mendorong investasi untuk masuk ke Indonesia tentunya. Dibutuhkan sekitar 1.600 triliunan untuk membangun energi baru terbarukan yang kita rencanakan sampai dengan 10 tahun ke depan," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor krusial dalam percepatan realisasi program PLTS 100 GW. Sehingga, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mengidentifikasi lokasi yang dapat digunakan. "Jadi ketersediaan lahan berdasarkan identifikasi yang kita lakukan bersama antara kementerian SDM dengan kementerian ATR BPN di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24.000 hektare," kata Yuliot di Kementerian ESDM, dikutip Jumat (5/6/2026).

Ia menilai, lahan tersebut akan diverifikasi lebih lanjut bersama ATR/BPN dan PT PLN (Persero) untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk jaringan transmisi dan gardu induk yang akan menghubungkan pembangkit dengan sistem kelistrikan nasional.

Menurut Yuliot, pemerintah juga tengah menyiapkan landasan regulasi guna mempercepat implementasi proyek PLTS 100 GW. Setidaknya pihaknya sedang merampungkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang secara khusus mengatur percepatan pembangunan pembangkit surya tersebut.

"Kementerian ESDM lagi menyelesaikan rancangan peraturan presiden untuk percepatan pembangunan PLTS 100 GW. Jadi itu yang kita lakukan. Untuk perancangan peraturan presidennya, ini kita juga disamping izin prakarsa paralel kita juga lagi melakukan pembahasan antar kementerian lembaga, sehingga dasar regulasinya itu bisa dilakukan itu percepatan untuk listrik 100 GW dari PLTS ini," kata Yuliot.