Sumber: Kompas.com | 12 Februari 2025

Studi terbaru dari International Council for Clean Transportation (ICCT) mengungkap, empat rekomendasi agar Indonesia dapat 100 persen beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2060.

Managing Director ICCT, Ray Minjares, mengatakan bahwa transisi ke kendaraan listrik membantu pemerintah menyetop impor bahan bakar fosil pada 2048.

“By targeting 100 percent of zero-emission vehicle sales by 2037 for two- and three-wheeled vehicles. "And by 2040, for passenger cars, buses, light trucks, medium trucks and heavy trucks, Indonesia can be free from the fiscal burden which is currently equivalent to 10 percent of gross domestic income in 2060," said Ray at an event held in Central Jakarta, Wednesday (12/2/2025).

“Dengan menargetkan 100 persen penjualan kendaraan nol emisi pada 2037 untuk kendaraan roda dua dan tiga. Dan 2040 untuk mobil penumpang, bus, truk ringan, truk sedang dan truk berat, Indonesia dapat terlepas dari beban fiskal yang saat ini setara dengan 10 persen pendapatan domestik bruto pada 2060,” kata Ray dalam acara yang digelar Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

Ketiga, pemerintah perlu membuat standar suplai kendaraan nol emisi guna mendorong produksi dan adopsi. Keempat, mengembangkan infrastruktur pengisian daya yang menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan pengguna yang bervariasi.

"Without charging infrastructure, vehicles cannot function. So we have to think of vehicles and charging as a single system," said Ray.

"That means setting a clear plan, understanding where vehicles operate and where charging is best placed, and investing," he added.

Ia menyebutkan, peralihan ke kendaraan listrik dapat mengurangi emisi sebesar 2,4-3,1 gigaton karbondioksida (CO2).

Ray mencatat, emisi dari kendaraan di jalan menyumbang 22 persen dari total emisi secara nasional di Indonesia. Polusi kendaraan juga berdampak terhadap kesehatan, bahkan menyebabkan kematian dini.

"Calculations we carried out about five years ago showed that the annual health impact of these emissions was around 4,500 premature deaths. However, that does not include cases of asthma and other social impacts due to air pollution," he explained.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, menyatakan pemerintah berkomitmen memberikan insentif untuk pembelian mobil listrik di tahun ini.

Menurut dia, skema insentif diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025.

"This year (incentives are still being given), a few days ago the PMK was issued. So BEV (battery electric vehicle) cars get a value added tax borne by the government (PPNDTP) of 10 percent," said Rachmat.

Sedangkan, untuk mobil hybrid electric vehicle (HEV) atau mobil yang menggunakan tenaga fosil dan baterai akan mendapatkan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPNBM) yang ditanggung pemerintah sebesar 3 persen.

Kendati demikian, Rachmat berujar, sejauh ini pihaknya belum akan memberikan insentif pembelian sepeda motor listrik.

Sejauh ini, penjualan mobil listrik naik hingga 4,98 persen dari total penjualan mobil nasional yakni 43.188 unit pada 2024. Rachmat mengaku optimistis penjualan di tahun ini akan makin melonjak.

"In the industry it is said that if it reaches 5 percent it is the tipping point. So we hope that in the future there will be more EV users," said Rachmat. Now, the government is focusing on providing Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU) in various regions of Indonesia to encourage sales of electric cars. This is because the availability of SPKLU is still a consideration for the public before purchasing.