Sumber: Kompas.com | 21 Mei 2024

Menteri Perhubungan RI (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong percepatan atas pengembangan bus listrik sebagai transportasi publik di perkotaan sebagai upaya mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Sehingga, sejumlah tantangan dalam pengembangan aspek tersebut perlu segera diselesaikan. Seperti, kurangnya komitmen pemerintah daerah serta kurangnya sarana dan prasarana kesiapan armada bus listrik (charging station).

“Kementerian Perhubungan selalu memprioritaskan pengadopsian transportasi yang rendah emisi dan peningkatan kualitas udara," katanya dalam ketererangan tertulis pada acara Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide, Selasa (21/5/2024).

Budi mengatakan, pemerintah pusat serius mengembangkan kendaraan listrik, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Atas dasar itu, Kemenhub sedang menyusun Peta Jalan Implementasi E-Mobility untuk program transportasi massal berbasis BRT di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah peluncuran angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service/BTS) menggunakan armada listrik di dua kota, yaitu Bandung dan Surabaya.

Program lainnya adalah angkutan umum di dua kota, yaitu Medan dan Bandung, yang implementasinya akan menggunakan bus listrik.

"Menurut saya, salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam kendaraan listrik adalah baterai. Karena itu, saya berharap ITDP (Institute for Transportation and Development) atau pihak-pihak lain yang berkepentingan bisa melakukan riset bagaimana cara mendapatkan baterai dengan harga yang terjangkau,” kata Budi.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menerima hasil studi ITDP Indonesia soal "Peta Jalan dan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan" untuk mendukung akselerasi elektrifikasi bus di perkotaan.

Studi ITDP merekomendasikan 11 kota prioritas untuk percepatan elektrifikasi transportasi publik, yakni Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Batam, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Bogor, dan Padang.

Elektrifikasi transportasi publik di 11 kota prioritas tersebut perlu dicantumkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.