Sumber : Bisnis.com | 19 Februari 2026

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan penghentian insentif impor utuh (completely built up/CBU) untuk mobil listrik murni mulai akhir 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi Nomor 6/2023 juncto Nomor 1/2024, program insentif dan batas waktu importasi akan berakhir pada 31 Desember 2025, sementara sejak 1 Januari 2026 pabrikan diwajibkan memenuhi komitmen produksi lokal 1:1 sesuai peta jalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Di tengah kebijakan tersebut, pelaku industri otomotif masih berharap adanya stimulus lanjutan pada 2026, mengingat penjualan mobil hingga penghujung 2025 dinilai berada dalam tekanan.

Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto, memproyeksikan pangsa pasar mobil listrik murni (battery electric vehicle/BEV) dapat menembus 13% pada 2025, bahkan melampaui mobil hybrid (HEV). Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut tidak lepas dari dukungan insentif pemerintah.

Data Gaikindo menunjukkan penjualan wholesales BEV mencapai 103.931 unit pada tahun lalu atau melonjak 140,64% secara tahunan. Sementara itu, penjualan mobil hybrid tercatat 65.943 unit. Kinerja impresif ini terjadi di tengah beragam stimulus 2025 seperti PPN Ditanggung Pemerintah (DTP), PPnBM DTP, hingga pembebasan bea masuk impor utuh (CBU).

“Dengan kata lain bahwa insentif yang diberikan pada 2025 itu berdampak secara langsung terhadap pertumbuhan pasar EV itu sendiri. Nah, sehingga banyak pabrikan yang impor kendaraan ke Indonesia,” ujar Frans.

Industri Desak Stimulus Lanjutan

Di tengah ketidakpastian kebijakan, pelaku industri menilai insentif masih krusial. Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, menyebut daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.

“Memang dalam kondisi yang sekarang ini, pembelian belum begitu bagus. Kalau dikasih insentif, paling tidak seperti waktu Covid-19, jadi harga mobil lebih affordable sehingga bisa mendorong volume kendaraan,” ujarnya di ICE BSD, Tangerang.

Gaikindo menargetkan penjualan domestik bisa mendekati 800.000 unit hingga akhir 2025 dari posisi sekitar 600.000 unit dalam 10 bulan pertama.

“Kalau volume penjualan makin besar, nanti yang lain ikut bergerak. Kita harus menjaga kesempatan kerja, menjaga ekspor kita, dan menjaga ekosistem otomotif ini bisa dipertahankan,” imbuh Putu.

Senada, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bob Azam, menekankan pentingnya menjaga posisi Indonesia sebagai pasar terbesar di Asean.

“Kami harapkan bisa 800.000 total marketnya, supaya kita masih bisa di atas Malaysia. Karena reputasi itu penting,” ujarnya.

Strategi Pabrikan Hadapi 2026

Sejumlah produsen telah menyiapkan langkah antisipatif dengan memperkuat produksi lokal. VinFast memastikan pembangunan pabrik di Subang sebagai bentuk pemenuhan komitmen insentif.

CEO VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto mengatakan bahwa keputusan membangun pabrik didasarkan pada peraturan pemerintah agar mendapatkan insentif. Ia pun berharap kebijakan fiskal seperti PPnBM DTP tetap dipertahankan.

“Insentif yang menyangkut PPn atau PPnBM DTP-nya itu mungkin akan memiliki impact lebih besar,” ujarnya.

Adapun BYD Indonesia yang tengah membangun pabrik di Subang senilai Rp11,2 triliun juga berharap insentif diperpanjang.

Head of Marketing, PR & Government BYD Indonesia, Luther T. Panjaitan, mengakui pihaknya kurang percaya diri untuk mempertahankan penjualan tanpa adanya konsistensi atau perpanjangan dari kebijakan yang sama.

“Kinerja penjualan BYD tumbuh signifikan berkat insentif CBU dari pemerintah,” ujar Luther beberapa waktu lalu. Dengan pangsa pasar EV nasional telah menyentuh sekitar 15% per November 2025, keputusan pemerintah pada 2026 akan menjadi penentu apakah laju pertumbuhan eksponensial mobil listrik dapat berlanjut atau justru melambat.