Sumber : Katadata.co.id | 5 Juni 2024<\/p>\n\n\n\n
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengatakan saat ini pihaknya sedang merancang rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) baru. Dalam RUPTL baru tersebut, PLN merencanakan sebanyak 75 persen kapasitas listrik yang dihasilkan perusahaan akan berbasis energi baru terbarukan (EBT) dan 25 persen dari gas.<\/p>\n\n\n\n
Darmawan mengatakan, pihaknya berkomitmen mencari titik keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Empat tahun lalu, PLN telah merancang RUPTL terhijau sepanjang sejarah dengan menetapkan target energi baru terbarukan yang ambisius.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya hal itu sejalan dengan upaya pemerintah yang sudah mencanangkan target net zero carbon pada 2060.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNah saat ini tentu saja kita sedang dalam proses merancang RUPTL yang baru bersama dengan pemerintah RUPTL 2024-2033,\u201d kata Darmawan di sela kegiatan Road to PLN Investment Days 2024 di Jakarta, Selasa (4\/6).<\/p>\n\n\n\n
Meski begitu, dia mengatakan, ada suatu tantangan dalam memproduksi energi baru terbarukan. Pasalnya, terdapat ketidakcocokan antara lokasi potensi energi baru terbarukan dengan pusat permintaan listrik.<\/p>\n\n\n\n
Oleh sebab itu, Darmawan mengatakan, diperlukan pembangunan saluran transmisi hijau untuk menyambungkan energi listrik yang dihasilkan dengan lokasi konsumsi.<\/p>\n\n\n\n
Sewa Jaringan<\/p>\n\n\n\n
Sementara itu, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan semua kebutuhan RUPTL hijau tengah dipertimbangkan untuk mengatur skema sewa jaringan. Semua penyaluran energi baru terbarukan akan dipenuhi oleh skema sewa jaringan tersebut.<\/p>\n\n\n\n
\"RPUTL hijau itu akan dibahas bulan ini, setelah DPR reses,\" kata Eniya kepada Katadata.co.id, Selasa (7\/5).<\/p>\n\n\n\n
Selain RUPTL hijau, Eniya mengatakan, Kementerian ESDM dan DPR juga akan membahas mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk investasi hijau di Indonesia. Saat ini, banyak investasi energi baru terbarukan yang akan masuk ke Indonesia namun terhambat oleh aturan TKDN.<\/p>\n\n\n\n
Oleh sebab itu, Eniya mengatakan, Kementerian ESDM mendorong adanya relaksasi TKDN untuk investasi hijau di Indonesia. Dia mencontohkan investasi asing untuk proyek PLTS senilainRp 49 triliun yang terpaksa jalan di tempat lantaran polemik persyaratan TKDN tersebut. Aturan TKDN dari Kementerian Perindustrian menyatakan komponen dalam negeri untuk PLTS harus mencapai 60 persen.<\/p>\n\n\n\n
Namun, dia mengatakan, banyak komponen PLTS yang masih harus impor. Investor asing juga kerap mensyaratkan untuk menggunakan komponen yang dia bawa bila ingin menanamkan modalnya di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
\u201cBanyak hal yang menjadi terhambat karena investasi itu semuanya harus memasukkan unsur TKDN,\u201d kata Eniya.<\/p>\n\n\n\n
Eniya mengatakan, pemerintah dan Komisi VII DPR sepakat jika pemasangan PLTS tetap menggunakan bahan lokal atau dalam negeri. Akan tetapi jika belum bisa terpenuhi oleh lokal, maka akan diberikan relaksasi.<\/p>\n\n\n\n
Ia mengatakan, relaksasi yang dimaksud dikhususkan untuk investasi pengembangan PLTS dari luar negeri. Relaksasi ini akan diberikan melalui permohonan ke Kementerian Perindustrian.<\/p>\n\n\n\n
Setelah itu, Kementerian Perindustrian melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang merupakan tim nasional program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Anggota timnas P3DN inilah yang akan menentukan melakukan persetujuan mengenai relaksasi dari TKDN.\n\n\u201cJadi istilahnya tidak memenuhi tidak apa-apa, tetapi ada banyak pertimbangan yang akan dilakukan, dan yang memutuskan adalah timnas P3DN,\u201d ujarnya.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Source: Katadata.co.id | June 5, 2024 President Director of PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, said that currently his party is designing a new electricity supply business plan (RUPTL). In the new RUPTL, PLN plans that 75 percent of the electricity capacity produced by the company will be based on new renewable energy (EBT) and 25 percent from gas. Darmawan said that his party is committed to finding a balance point between growth and sustainability in facing the challenge of climate change. Four years ago, PLN designed the greenest RUPTL in history by setting ambitious new renewable energy targets. According to him, this is in line with the government’s efforts to set a net zero carbon target by 2060. “Now, of course, we are in the process of designing a new RUPTL together with the government for the 2024-2033 RUPTL,” said Darmawan on the sidelines of the 2024 Road to PLN Investment Days in Jakarta, Tuesday (4\/6). Even so, he said, there is a challenge in producing new renewable energy. The reason is, there is a mismatch between the location of potential new renewable energy and the center of electricity demand. Therefore, Darmawan said, it is necessary to build green transmission lines to connect the electrical energy produced with consumption locations. Network Rental Meanwhile, the Director General of New, Renewable Energy and Energy Conservation (EBTKE) of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Eniya Listiani Dewi, said that all green RUPTL needs are being considered to regulate the network rental scheme. All distribution of new renewable energy will be fulfilled by the network rental scheme. “The green RPUTL will be discussed this month, after the DPR recesses,” said Eniya to Katadata.co.id, Tuesday (7\/5). Apart from the green RUPTL, Eniya said, the Ministry of Energy and Mineral Resources and the DPR will also discuss the domestic component level (TKDN) for green investment in Indonesia. Currently, many new renewable energy investments will enter Indonesia but are hampered by TKDN regulations. For this reason, Eniya said, the Ministry of Energy and Mineral Resources is encouraging TKDN relaxation for green investment in Indonesia. He gave the example of foreign investment for a PLTS project worth IDR 49 trillion which was forced to proceed in place due to the polemic regarding TKDN requirements. TKDN regulations from the Ministry of Industry state that the domestic component for PLTS must reach 60 percent. However, he said, many PLTS components still have to be imported. Foreign investors also often require them to use the components they bring if they want to invest their capital in Indonesia. “Many things are hampered because all investments must include TKDN elements,” said Eniya. Eniya said that the government and Commission VII of the DPR agreed that the PLTS installation would still use local or domestic materials. However, if it cannot be fulfilled locally, relaxation will be given. He said that the relaxation in question was specifically for investment in PLTS development from abroad. This relaxation will be provided through an application to the Ministry of Industry. After that, the Ministry of Industry coordinated with the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment (Kemenko Marves) which is the national team for the Increased Use of Domestic Products (P3DN) program. The P3DN national team members will determine whether to agree on the relaxation of TKDN. “So the term does not meet it, that’s okay, but there are many considerations that will be made, and the one who decides is the P3DN national team,” he said.<\/p>","protected":false},"author":9,"featured_media":6599,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[122,96,119,108],"class_list":["post-6598","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-announcements","tag-darmawan-prasodjo","tag-ebt","tag-ruptl","tag-transisi-energi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bakrie-brothers.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6598","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bakrie-brothers.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bakrie-brothers.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bakrie-brothers.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bakrie-brothers.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6598"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bakrie-brothers.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6598\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bakrie-brothers.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6599"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bakrie-brothers.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6598"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bakrie-brothers.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6598"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bakrie-brothers.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6598"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}